Bandarlampung,-Ketua DPRD Provinsi Lampung, Bapak Ahmad Giri Akbar, SE., MBA., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Gubernur Lampung dalam rangka memperkuat sinergitas antara Pemerintah Provinsi Lampung, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di wilayah Lampung.
Rakor yang dilaksanakan ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah daerah untuk menyelaraskan arah pembangunan dan mempererat komunikasi lintas sektor. Sinergi ini dinilai sangat penting untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan serta memperkuat stabilitas politik, sosial, dan ekonomi di Provinsi Lampung.
Dalam sambutannya, Gubernur Lampung menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak bisa dijalankan secara sektoral, melainkan harus dilakukan secara kolektif melalui kolaborasi yang solid antar unsur pemerintah dan institusi negara. Ia mengajak seluruh elemen pemerintahan, termasuk legislatif dan BUMN, untuk turut aktif dalam mempercepat program-program prioritas dan memastikan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.
Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, dalam kesempatan tersebut menyampaikan komitmen DPRD untuk terus mendorong kemitraan yang sehat antara legislatif dan eksekutif, serta mendukung langkah-langkah strategis yang telah dirancang bersama. Menurutnya, sinergi yang terbangun akan menjadi pondasi kuat dalam mendorong percepatan pembangunan daerah dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
“DPRD mendukung penuh langkah-langkah sinergis yang dilakukan antara Pemprov, Forkopimda, dan seluruh instansi vertikal. Kita ingin pembangunan tidak hanya cepat, tapi juga tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Giri Akbar.
Acara Rakor ini juga diisi dengan sesi diskusi dan pemaparan dari berbagai pihak, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta perwakilan dari sejumlah BUMN seperti PLN, PT KAI, dan Bank BUMN lainnya. Berbagai isu aktual turut dibahas, mulai dari ketahanan pangan, penanganan inflasi, stabilitas keamanan daerah, hingga penguatan ekonomi kerakyatan.
Dengan adanya forum koordinasi ini, diharapkan terjalin kesepahaman dan komitmen bersama dalam melaksanakan program-program lintas sektor demi kemajuan Provinsi Lampung yang lebih inklusif, sejahtera, dan berdaya saing. (ADV)
